PERNYATAAN SIKAP
ATAS KENAIKAN HARGA BBM
Keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM yang hampir mencapai 30% pada awal Juni nanti sungguh tidak masuk akal ketika dihadapkan dengan masalah-masalah kerakyatan yang menimpa rakyat. Di tengah himpitan harga kebutuhan pokok yang semakin tidak terjangkau rakyat, Pemerintah berusaha membebani masyarakat dengan rencana kenaikan harga BBM.
Alasan utama dari rencana kenaikan harga BBM ini untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terancam kolaps dengan semakin tingginya harga minyak dunia yang mencapai lebih dari 125 US Dollar/Barrel. Padahal banyak alternatif lain yang bisa diambil Pemerintah untuk menyelamatkan anggaran negara. Hampir 30 % APBN dialokasikan hanya untuk membayar bunga cicilan utang dari luar negeri yang tidak jelas penyalurannya untuk masyarakat.
Rakyat tidak mendapat manfaat dari utang tersebut tetapi dipaksa untuk menanggung beban pembayaran ke luar negeri dengan pencabutan subsidi untuk BBM. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kebijakan tidak adil dan masuk akal tersebut, sungguh ironis bahwa subsidi yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat seperti subsidi BBM, pendidikan dan kesehatan alokasinya lebih kecil dibanding alokasi pembayaran bunga cicilan utang ke luar negeri
Bencana yang sekarang dialami rakyat Indonesia tidak lepas dari cengkeraman kapitalisme global negara-negara yang kuat yang menindas negara-negara lemah. Dahulu negara-negara Barat menjajah negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan tujuan mencari emas, dan rempah-rempah karena pada saat itu dua komoditas tersebut menduduki posisi yang vital. Ketika dunia mengalami kemajuan industri, komoditas yang diperebutkan adalah minyak. Minyak sangat vital sebagai tenaga penggerak yang dibutuhkan. Negara-negara maju berusaha untuk menguasai minyak di seluruh dunia karena dengan menguasai minyak maka negara tersebut akan menguasai dunia.
Sebagai negara kuat, Amerika Serikat, berusaha menguasai minyak di seluruh dunia. Strategi pertama yang dilakukan adalah mengirim bandit-bandit ekonominya ke negara-negara lemah dengan menawarkan hutang dalam bentuk pengembangan infrastruktur seperti proyek pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan raya, dll. Ini semua dengan dalih memajukan rakyat, padahal tujuannya supaya negara tersebut tidak dapat membayar hutang, sehingga tunduk pada negara pemberi hutang dan sebagai imbalan negara pemberi hutang meminta minyak. Karena itu negara pemberi hutang mendukung kepala negara penerima hutang adalah kepala negara yang korup sehingga mudah disuap. Ketika rencana itu gagal, strategi berikutnya adalah mengirim pembunuh-pembunuh bayaran untuk membunuh kepala negara tersebut, seperti kasus terbunuhnya Presiden Panama Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime Rholdos dalam sabotase pesawat, dengan bahan peledak yang ditaruh di dalam pesawatnya, kemudian digantikan presiden yang korup dan tunduk pada Amerika Serikat. Ketika strategi kedua gagal, yang dilakukan Amerika Serikat adalah invasi, untuk memerangi negara tersebut, seperti Saddam Hussein di Irak, dengan alasan penyerangan adanya senjata pemusnah massal di Irak, padahal alasan sesungguhnya adalah penguasaan ladang minyak di Irak (Diambil dari buku “Confessions of an Economic Hitman” John Perkins, seorang mantan bandit ekonomi).
Hal ini juga terjadi di Indonesia, ketika pemerintah korup maka yang dilakukan negara kapitalis hanya sampai tahap pertama karena pejabat yang mudah disuap dapat menghasilkan ke ]bijakan yang menguntungkan imperialis. SBY-KALLA melalui paket kebijakan ekonomi yang disebut Triple Tracks Strategy yaitu Pro Growth (pro pertumbuhan) , Pro Employment (pro lapangan pekerjaan), dan Pro Poor akan mendorong nilai ekspor-import. Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebesar 6,2 % diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2, 48 juta, dengan asumsi 1 % dapat menyerap 400 ribu tenaga kerja. Ternyata asumsi ini tidak sesuai target, sampai akhir tahun 2006 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5, 2 %. Teori ekonomi yang dipakai pemerintah telah terbantahkan melalui praktek, terbukti dari total 110 juta angkatan kerja terjadi pengangguran sebesar 70%. (Jurnal Benang Merah PMKRI Surakarta).
Sedangkan dari jumlah penduduk yang sudah bekerjapun ada pengalaman dari dua orang pembuat film Jim Keady dan Leslie Kretzu. Pada tahun 2000 mereka pergi ke Tangerang hidup bersama buruh nike yang gajinya 1, 25 dolar perhari. Mereka berdua mencoba hidup dengan uang sebesar itu, dalam sebulan berat badan Leslie turun 7,5 kilogram dan Jim turun 12,5 kilo, dan seperti para pekerja nike mereka tinggal di bangunan kotak berdinding semen 9 x 9 meter persegi tanpa meja, kursi, tidur beralaskan tikar diatas lantai yang tidak rata yang ditutupi plastic pelapis, yang selalu terlapisi abu tipis dan pasir halus dari pembakaran sampah, polusi pabrik, dan asap knalpot mobil. Toiletnya mengarah ke saluran pembuangan terbuka di kedua sisi jalan. Karena toilet tersebut kampong selalu dipenuhi kecoa sebesar genggaman tangan dan tikus-tikus terbesar yang belum pernah mereka lihat. Dengan 1,25 dollar perhari mereka hanya bisa membeli santapan nasi, sayur, dan dua buah pisang untuk dua kali makan dalam porsi kecil. Jika ingin membeli sabun atau pasta gigi mereka harus makan lebih sedikit lagi (Pengakuan Bandit Ekonomi, John Perkins, hal 39-40). Hal ini menggambarkan bahwa sebagian dari mereka yang sudah bekerjapun tidak mendapat kesejahteraan.
Ini menunjukkan bahwa bangunan sistem ekonomi yang dianut pemerintah sekarang sangat tergantung pada kepentingan kapitalisme global. Akhirnya rakyatlah yang menjadi korban gejolak ekonomi pasar kapitalisme global. Bukti konkretnya yang terjadi sekarang ini, dengan semakin tingginya harga minyak dunia, Indonesia menjadi tidak berkutik dan pencabutan subsidi menjadi pilihan pemerintah. Produksi minyak Indonesia yang berkisar satu juta barrel perhari dianggap tidak mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri sehingga Indonesia harus mengimpor minyak dari luar negeri. Ini tidak lepas dari dampak penguasaan pihak asing atas ladang-ladang minyak Indonesia. Ironisnya, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepemilikan 51% sahamnya dikuasai pihak asing. Karena itu sangatlah masuk akal ketika Indonesia tak mampu memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri dan terpukul atas naiknya harga minyak dunia. Sehingga mencabut subsidi, yang sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk mensejahterakan segenap rakyat Indonesia.
Alasan Pemerintah untuk mencabut subsidi BBM, karena subsidi BBM lebih banyak dinikmati kalangan ekonomi menengah ke atas menjadi semakin tidak masuk akal. Pemerintah sama sekali tidak memperhitungkan efek domino yang terjadi di kalangan rakyat ketika harga BBM naik. Terpukulnya sektor usaha kecil dan menengah, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi seiring dengan rencana kenaikan harga BBM, tidak pernah pertimbangan Pemerintah. Pemerintah justru berusaha untuk menjalankan kembali program rentan korupsi dan tidak tepat sasaran yang bernama Bantuan Langsung Tunai.
Dari latar belakang di atas kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Komisaris Daerah II Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:
1. Tolak kenaikan BBM dan turunkan harga kebutuhan pokok.
2. Nasionalisasi dan ambil alih perusahaan asing untuk kebutuhan rakyat.
3. Tolak Pembayaran Hutang Najis, kita tidak menerima manfaat dari hutang, untuk apa harus bayar.
4. Sita aset-aset koruptor.
5. Naikkan pungutan pajak atas orang kaya dan pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor.
6. Potong gaji pejabat-pejabat publik.
7. Tolak konversi minyak tanah ke gas.
DPC PMKRI Yogyakarta – DPC PMKRI Semarang – DPC PMKRI Surakarta –
DPC PMKRI Purwokerto
Tembusan:
1. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
2. Cabang-cabang PMKRI
3. Lembaga Pemerintah
4. Organisasi massa rakyat
5. Media massa
No comments:
Post a Comment